Jakarta – Presiden Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Mega Sa’yillah, menyatakan dukungannya terhadap komitmen Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai pernyataan dan langkah pemerintah yang menempatkan penegakan hukum serta tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai salah satu prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan berbagai pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan komitmen pemberantasan korupsi dan penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Mega Sa’yillah menilai bahwa korupsi merupakan persoalan serius yang menghambat pembangunan nasional, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, menurutnya, komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi patut memperoleh dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.
“Kami mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap upaya pemberantasan korupsi. Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memiliki keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujar Mega.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus agen perubahan yang turut mengawal jalannya pemerintahan. Dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi, menurutnya, harus dibarengi dengan pengawasan publik agar setiap kebijakan dijalankan secara konsisten, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Mega juga berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta masyarakat sipil terus diperkuat guna menciptakan budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendidikan karakter, integritas, dan transparansi di seluruh sektor.
“Mahasiswa siap menjadi bagian dari gerakan nasional untuk membangun budaya antikorupsi. Kami berharap komitmen pemerintah dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, tanpa pandang bulu, serta penguatan sistem pencegahan agar praktik korupsi dapat diminimalkan,” tutup Mega.
